CariAdam Air, TNI-Polri Tambah 700 Personel: Senin, 8 Januari 2007 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 283 kali Sebanyak 700 personel tambahan yang terdiri atas anggota TNI AD, AL, AU dan Polda Sulsel dikerahkan lagi untuk membantu pencarian pesawat Adam Air yang hilang sejak Senin (1/1).Sehingga jumlah tatal personel pencari Adam Air mencapai lebih dari 3.500 orang. Vay Tiền Trả Góp Theo Tháng Chỉ Cần Cmnd Hỗ Trợ Nợ Xấu. Nadine Caridi Wiki ex-mulher de Jordan Belfort Biografia, idade, altura, peso, patrimônio líquido, Família, Filhos, marido, etnia, vida pessoal Assuntos e fatos Nadine Caridi nascida em 6 de novembro de 1962 é uma americana nascida na Inglaterra, licenciada Terapeuta de Casamento e Família. Ela era uma ex-modelo americana famosa. Além disso, Nadine é a ex-mulher de Jordan Belfort. Ele é um autor americano, palestrante motivacional e ex-corretor de casal se casou em 1991 e esse foi o segundo casamento de Belfort depois de Denise Lombardo. Além disso, os dois têm dois filhos juntos. O casal estava loucamente apaixonado um pelo outro. De fato, o iate de Jordan recebeu o nome de sua segunda o casamento deles não durou a vida inteira. A principal razão para o casamento desfeito foi violência doméstica, assuntos dele e abuso de substâncias. Eles se divorciaram em 2005. Por causa de seu casamento, Nadine deixou sua carreira de modelo e escolheu a vida as fontes, Belfort estava sob dependência de drogas e álcool. Agora, ela se casou feliz com o ex-CEO da Wizard World, Inc, John Macaluso, e morando em Manhattan, Nova York, Caridi Biografia, Idade, Família e Wikipedia Quantos anos Nadine Caridi tem? Ela nasceu em 6 de novembro de 1962 em Londres, Reino Unido. Portanto, a idade da ex-mulher de Jordan Belfort tem 55 55 anos em 2018. A maior parte de sua infância foi passada em Bay Ridge, Nova York. As informações sobre seus pais e irmãos não são divulgadas na disso, Nadine pertence à etnia branca. Concluiu a graduação em Mestrado em Psicologia Clínica. Mais tarde, em 2015, ela completou seu doutorado. Ela teve um relacionamento com Alan Wilzig empresário americano de 1988 a tarde, em 1990, seu caso começou com Jordan Belfort . Depois de se divorciar de sua primeira esposa, o casal se casou em 1991 no Caribe. Ambos têm uma filha "Chandler Belfort" e um filho "Carter Belfort" 2005, ambos se divorciaram e se separaram. A ex-modelo de 55 anos de idade é casada com o ex-CEO da John World, John Macaluso. Ele tem três filhas Nikki, Frankie e Allie com sua ex-esposa. Todos eles vivem na cidade de Nova York com seus cinco quão rico é Jordan Belfort ex-cônjuge, na verdade? Atualmente, trabalha como terapeuta de casamento e família licenciada. Ela é dona do site oficial, onde as pessoas podem contatá-la. Antes, Nadine começou sua carreira como modelo. Na verdade, ela era um modelo renomado para a Miller Lite nos anos 90. Ela também apareceu em comerciais para o Monday Night Football. Mais tarde, ela lançou muitas campanhas publicitárias ela é terapeuta nomeada como Dra. Nadine Macaluso. Além disso, o patrimônio líquido estimado de Nadine Caridi é de US $ 5 milhões em dólares a partir de Caridi Wiki ex-mulher de Jordan Belfort Biografia, idade, altura, peso, patrimônio líquido, Família, Crianças, marido e história Informações pessoais da vidaNome completo de nascimentoNadine como1. Casamento licenciado e terapeuta de Modelo 55 anos A partir de 2018.Data de nascimento DOB, aniversário6 de novembro de de nascimento / cidade natalLondres, Reino / Signo do zodíaco atual1. Hermosa Beach, Califórnia, Manhattan, Nova York, porA ex-mulher de Jordan Belfort. Estatística FísicaAltura altaPés e polegadas 5 '8 " .Centímetros 178 cm .Medidores 1, 78 m .PesoQuilogramas 64 Kg .Libras 142 libras .Tamanho de do corpo quadril-peito-cintura do sapato EUA7Detalhes do Tatto? dos de cabeloLoiras. FamíliaPaisPai Vai Vai famososNão conhecido Nadine Caridi Marido e RelacionamentoEstado civilCasado duas vezes Divorciado uma do marido / cônjuge1. Jordan Belfort 1991-2005.2. John Belfort. EducaçãoQualificação mais alta1. Mestre em Psicologia Dewey High / UniversidadeInstituto de Pós-Graduação Pacifica. Hobbies e coisas favoritasCelebridades favoritasAtor Tom Sandra de férias de fazerPintura, Culinária, Leitura e favoritaCozinha italiana. Fortuna de Nadine CaridiAtivo liquidoAprox. US $ 5 milhões em 2018.GanhosAtualizará. Detalhes do contatoEndereço do escritórioNão conhecidoDetalhes da casaNão conhecidoNúmero de celular ou telefoneN / DEndereço de e-mailSerá atualizado em oficial// Contas de mídia socialPerfil do do do Pick - Jayadev Galla perfil, história de vida, fatos e família Pembukaan – Sebagai seorang Tentara dengan pengalaman 10 tahun, saya memahami betul kesulitan untuk mencari pasangan hidup yang dapat memahami profesiku. Namun kini, dengan hadirnya aplikasi khusus untuk TNI dan Polri, mencari jodoh menjadi lebih mudah dan spesifik. Aplikasi ini mempermudah anggota TNI dan Polri untuk menemukan pasangan hidup yang juga berprofesi sebagai Tentara atau Polisi. Selain memudahkan, aplikasi ini juga menghilangkan stigma negatif tentang pasangan yang berprofesi di bidang keamanan. Topik 1 Keamanan dalam Berhubungan Jarak Jauh Sumber bing Setiap anggota TNI dan Polri pasti memahami betul kesulitan untuk menjaga hubungan jarak jauh dengan pasangan. Namun dengan aplikasi ini, anggota TNI dan Polri dapat mengandalkan fitur keamanan dalam berhubungan jarak jauh. Aplikasi khusus ini memiliki sistem enkripsi dan verifikasi identitas, sehingga privasi dan keamanan dalam berkomunikasi tetap terjaga. Dalam aplikasi ini juga terdapat fitur locational tracking, sehingga pasangan dapat memantau keberadaan satu sama lain, terutama saat bertugas di luar daerah. Dengan adanya fitur-fitur ini, hubungan jarak jauh antara anggota TNI dan Polri dengan pasangan dapat tetap terjaga dan terpercaya. Topik 2 Profil dan Kriteria Pasangan Aplikasi khusus untuk TNI dan Polri ini memiliki fitur khusus untuk memudahkan anggota TNI dan Polri mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria mereka. Setiap anggota dapat membuat profil dan menentukan kriteria pasangan yang diinginkan. Kriteria tersebut bisa mencakup usia, tinggi badan, agama, dan bahkan profesi. Dalam memilih pasangan, anggota TNI dan Polri dapat memanfaatkan fitur pencarian dengan kriteria tertentu, sehingga mempercepat pencarian jodoh. Profil tiap anggota juga dilengkapi dengan data riwayat karir dan prestasi, sehingga dapat memperlihatkan profesionalisme serta ketegasan dalam bekerja. Topik 3 Komunitas untuk Berbagi Cerita dan Pengalaman Aplikasi khusus untuk TNI dan Polri ini juga memiliki fitur komunitas yang memungkinkan anggota TNI dan Polri berinteraksi dan berbagi cerita serta pengalaman dengan sesama anggota. Fitur ini memperkuat solidaritas dan kebersamaan antara anggota TNI dan Polri, dan juga menjadi tempat bagi para anggota untuk mendapatkan dukungan dan motivasi. Komunitas ini juga bisa menjadi tempat bagi anggota TNI dan Polri untuk berdiskusi mengenai karir dan tugas mereka, sehingga memperluas wawasan dan saling belajar dari pengalaman satu sama lain. Fitur ini menjadikan aplikasi khusus untuk TNI dan Polri tidak hanya sekadar aplikasi untuk mencari jodoh, tapi juga menjadi wadah untuk menjalin ikatan sosial dan solidaritas dalam kelompok profesi yang sama. Topik 4 Akses ke Beragam Aktivitas Sosial Aplikasi khusus untuk TNI dan Polri juga menyediakan informasi mengenai beragam aktivitas sosial dan hiburan yang dapat diikuti oleh anggota TNI dan Polri bersama pasangannya. Informasi ini disesuaikan dengan jadwal dan lokasi tugas masing-masing anggota. Dengan adanya informasi ini, anggota TNI dan Polri dapat berpartisipasi dalam beragam kegiatan sosial dan hiburan bersama pasangan, sehingga meningkatkan kualitas hubungan dan kebersamaan. Aplikasi ini juga berperan sebagai media informasi dan penghubung antaranggota TNI dan Polri, sehingga memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan dalam kelompok profesi yang sama. Saya Eka Sulistiyana, seorang penulis blog pendidikan yang percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam tulisan-tulisan saya, saya berbagi informasi tentang berbagai topik pendidikan Saya Eka Sulistiyana, seorang penulis blog pendidikan yang percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam tulisan-tulisan saya, saya berbagi informasi tentang berbagai topik pendidikan Jakarta Pemerintah sudah mulai menunjuk satu-per satu para penjabat atau Pj untuk mengisi para kepala daerah baik di tingkatan provinsi maupun kota dan kabupaten yang masa jabatannya sudah mulai usai, dan baru ada pemilihan lagi di Pilkada 2024. Bukan hanya soal transparansi yang sempat disorot terkait pemilihan para Pj Kepala Daerah di tahap awal, namun nama para pengganti yang menyandang status TNI dan Polri menuai banyak ragam kecaman, yaitu penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra Asaduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Maluku. 5 Fakta Anggota TNI Pratu J Tikam Pengamen hingga Tewas Gara-Gara Miras VIDEO Polisi Tangkap 7 Penyalur TKI Ilegal, Ada Oknum BP2MI, TNI dan Polri yang Terlibat TPPO Gara-gara Miras, Pratu J Tikam Pengamen hingga Tewas, Kini Terancam 15 Tahun Penjara Padahal Andi bukan orang pertama yang berasal TNI dan Polri yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Kemendagri. Ada nama Paulus Waterpauw yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua Barat, yang berasal dari kalangan Polri. Namun, yang berbeda adalah Paulus sudah pensiun sejak 1 November 2021 dari kepolisian dan menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPP Kemendagri. Sedangkan Andi masih berstatus TNI aktif dan menjabat sebagai Kepala BIN Daerah Kabinda Sulawesi Tengah. Perludem, Kode Inisiatif, Pusako Andalas, dan Puskapol UI merespon keras terhadap dilantiknya Brigjen TNI Andi sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat. Disebut ada tiga hal yang menjadi permasalahan dalam penujukkannya tersebut. Pertama, penujukan Penjabat tidak melalui mekanisme yang demokratis. Bila merujuk pada Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Pada Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021, MK mengingatkan pentingnya klausul secara demokratis tersebut dijalankan. Dalam implementasinya, MK juga memerintahkan agar pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana yang tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk transparansi. Namun, Kemendagri tidak melibatkan publik dalam pemilihan Brigjen Andi sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat. Kepmendagri tentang pengangkatan yang bersangkutan bahkan sempat tak bisa diakses secara luas oleh pubik. "Di samping itu, Kemendagri hingga sekarang tidak kunjung membuat aturan pelaksana seperti yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi," kata Kahfi Adlan Hafiz dari Perludem, dalam keterangan yang diterima pada Rabu 25/5/2022. Yang kedua, UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur bahwa penjabat bupati atau wali kota hanya dapat berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi JPT Pratama. "Sementara itu, jabatan Kabinda yang diemban Brigjen Andi Chandra, bukan merupakan JPT Pratama sebagaimana disyaratkan oleh UU Pilkada. Lebih jauh, bila merujuk pada UU Intelijen Negara dan Perpres 90/2012 tentang BIN, jabatan-jabatan di BIN bukanlah jabatan ASN, seperti yang didefinisikan dalam UU ASN. Dapat disimpulkan bahwa Brigjen Andi tidak memenuhi kriteria seperti yang disyaratkan UU Pilkada," tutur Kahfi. Adapun, yang ketiga selain bukan pejabat JPT Pratama, Brigjen Andi Chandra juga masih merupakan prajurit TNI aktif. Penunjukannya sebagai Pj Bupati tentu bertentangan dengan UU 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang tersebut menentukan bahwa prajurit hanyadapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Hal ini demi membangun institusi TNI yang profesional, tidak terikat pada kepentingan politik, dan penghormatan atas supremasi sipil. "Tiga persoalan yang telah diuraikan di atas, menjelaskan bahwa penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin bertentangan dengan hukum dan amanat reformasi. Hal ini juga menujukkan lemahnya komitmen Kemendagri dalam melaksanakan amanat reformasi, menjalankan hukum, serta menjamin prinsip demokrasi dalam penujukkan PJ. Kepala Daerah," kata Kahfi. Karena itu, pihaknya meminta sejumlah tuntutan. Diantaranya, mendesak Kemendagri untuk membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi ChandraAs’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian, menuntut Kemendagri agar melaksanakan amanat reformasi, menjalankan hukum, dan menjamin prinsip demokrasi dalam penunjukan Pj Kepala Daerah dalamrangka mengisikekosongan kekuasaan di daerah-daerah yang kepala daerahnya telah habis masajabatannya. "Mendesak Kemendagri untuk tidak menunjuk prajurit TNI dan Polri aktif untuk menjadi Pj Kepala Daerah karena bertentangan dengan hukum, khususnya UU TNI, UU Polri, UUPilkada, dan Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021," tutur Kahfi. Pihaknya juga meminta pemerintah agar segera menerbitkan aturan pelaksana tentang pengakatan penjabat kepala daerah yang sesuai dengan perintah Putusan MK dan prinsip-prinsip demokrasi, dengan mekanisme yang menjamin keterbukaan, akuntabel, dan partisipatif. "Mendesak Kemendagri agar membuka nama-nama calon Penjabat Kepala Daerah yang akan ditunjuk sebagai bentuk transparansi sehingga publik dapat melihat dan menilai proses penunjukan Pj yang demokratis," kata Kahfi. Infografis Perwira Aktif TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah. Bangkitkan Kenangan Dwifungsi ABRI Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah ini bisa mengingatkan kembali terhadap dwifungsi ABRI. Sekedar pengingat saja, dwifungsi ABRI ini pernah dijadikan undang-undang tepatnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI yang salah satu pasalnya menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Dwifungsi ABRI yang sudah sangat luas itu. Pasal 6 UU ini menyebutkan "Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik". "Kalau menurut saya bisa dibaca seperti itu. Karena dengan adanya penjabat dari unsur TNI/Polri tidak sesuai dengan semangat reformasi. UU pun mengatakan prajurti TNI/Polri hanya bisa menduduki jabatan setelah mengundurkan diri dari jabatannya," kata Khoirunnisa kepada Rabu 25/5/2022. Senada, Direktur Pusat Studi Konstitusi PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, putusan MK dengan UU TNI dan Kepolisian sejalan yakni melarang bagi para TNI dan polisi aktif untuk mengisi jabatan Pj Kepala Daerah. "Apa maksud dari TNI Polri aktif itu? TNI dan kepolisian aktif yang kemudian belum pensiun. Jadi jangan alasannya karena dia sedang menjabat di tempat lain, tidak. Tetap dia aktif sebagai polisi. Wong kalau dipanggil oleh bosnya dia pasti datang ya, tidak mungkin tidak karena memang dia masih statusnya aktif. Hanya dibantu tugaskan di tempat lain yang sudah ditentukan oleh undang-undang, baik di UU 34 maupun UU Nomor 2 yang melarang TNI dan Kepolisian untuk kemudian menjadi kepala daerah kecuali mereka penisun," kata dia kepada 25/5/2022. Kemudian, dengan adanya putusan MK tersebut, membuat Mendagri harus membentuk peraturan pelaksana untuk memperjelas dilarangnya TNI maupun Polri aktif menjabat sebagai Pj Kepala Daerah. "Kalau Pak Menteri Dalam Negeri-nya menggunakan asas kehati-hatian atas asas pemerintahan yang baik ya, maka mestinya dia mematuhi syarat dari MK untuk membuat Peraturan Pelaksana. Nah ini kan ingin menempatkan anggota dan TNI yang aktif ini serta penunjukan orang-orang di lingkaran Pak Menteri ini kan ditujukan tanpa ada pagar pembatas. Kan beliau, alpanya beliau terhadap putusan MK ini, beliau itu termasuk yang kerap melakukan pelanggaran terhadap putusan MK termasuk di soal penunjukan kepala daerah ini," jelas Feri. Dia pun menuturkan, Dwifungsi ABRI di pemerintahan sekarang sudah memang pelan-pelan dihidupkan. "Contoh dulu Dirjen Imigrasi tuh anggota kepolisian itu," kata Feri. "Saya bisa katakan kalau dari peraturan yang ada, rezim pemerintahan Pak Jokowi mengembalikan dwifungsi itu. Hanya bahasanya saja yang tidak digembar gemborkan," sambungnya. Adapun putusan MK yang dimaksud berada pada putusan MK nomor 15/PUU-XX/2022, di mana dalam petikan pertimbangannya berbunyi Jika merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU 34/2004 ditentukan pada pokoknya prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara itu, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue SAR Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Dalam hal prajurit aktif tersebut akan menduduki jabatan-jabatan tersebut harus didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen kementerian dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud. Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 28 ayat 3 UU 2/2002 ditentukan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. “Jabatan di luar kepolisian" dimaksud adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Polri. Ketentuan ini sejalan dengan UU 5/2014 yang membuka peluang bagi kalangan non-PNS untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya tertentu sepanjang dengan persetujuan Presiden dan pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden [vide Pasal 109 ayat 1 UU 5/2014]. Selain yang telah ditentukan di atas, UU 5/2014 juga membuka peluang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif [vide Pasal 109 ayat 2 UU 5/2014]. Jabatan pimpinan tinggi dimaksud dapat pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama [vide Pasal 19 ayat 1 UU 5/2014]. Artinya, sepanjang seseorang sedang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah. Jelang Pilkada serentak 2024, sejumlah daerah akan mengalami kekosongan kepemimpinan karena masa jabatan kepala daerahnya keburu habis. Muncul wacana kekosongan diisi sementara orang TNI-Polri. Berikut ini perbincangannya bersama Koordinator Liputan ...Pemerintah BerkilahMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian tiba untuk rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa 5/4/2022. Rapat ini terkait Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021. YuniarSementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo angkat bicara soal polemik Penjabat Pj kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Diketahui, Gubernur Sulawesi Tenggara Sultra, Ali Mazi, menolak untuk melantik tiga orang penjabat Pj kepala daerah di provinsinya. Salah satunya adalah Kepala BIN Daerah atau Kabinda Sulteng, Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Maluku. Tjahjo menegaskan, apa yang dititahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menunjuk Andi Chandra sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kabinda adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Ini sudah sesuai Pasal 201 UU Pilkada. Dasar hukumnya kuat" tegas Tjahjo dalam keterangan tertulis diterima, Rabu 25/5/2022. Saat disinggung soal perwira aktif TNI-Polri tidak dapat menjabat sebagai Pj Kepala Daerah, Tjahjo menampik. Menurut dia, hal itu bisa saja dikecualikan. "Meskipun Pj Kepala Daerah adalah TNI/Polri aktif tetapi terdapat pengaturan dan pengecualian bagi pejabat dimaksud karena menjabat pada instansi pemerintah yang dapat diduduki oleh TNI/Polri dalam jabatan Pimpinan Tinggi," jelas Tjahjo. Selaku Mantan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo pun menyatakan pernah melakukan hal senada dengan apa yang dilakukan oleh Tito. Kala itu, Tjahjo mengangkat perwira aktif Mayjen TNI Sudarmo untuk ditempatkan sebagai Pj Kepala Daerah Papua dan Komjen Iriawan yang ditempatkan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. "Sewaktu saya Mendagri dulu, saya mengangkat Mayjen TNI Sudarmo tapi dia sudah eselon I Kemendagri dan Komjen Iriawan sudah menjabat Sestama di Lemhannas dan akhirnya bisa jadi Pj gubernur Jawa Barat," beber Tjahjo. Dia pun menegaskan, bahwa apa yang telah diputus oleh Mendagri Tito Karnavian adalah langkah yang benar. "Keputusan yang dibuat Mendagri tidak ada yang salah, dasar hukumnya kuat dan sudah benar," kata Tjahjo. Terkait hal senada, Tito beralasan para Pj kepala daerah tersebut bukan hasil dari usulan gubernur, melainkan usulan dari Menteri Dalam Negeri yang sudah dikomunikasikan dengan Ali Mazi. "Khusus Sultra saya sudah komunikasikan dengan Pak Gubernur dan beliau memahami masalah itu," kata dia dalam keterangannya, Selasa 24/5/2022. Menurut Tito, usulan tersebut bukanlah hak daripada Gubernur, melainkan hak prerogatif presiden. "Mohon maaf saya dengan segala hormat kepada teman-teman gubernur, bukan berarti usulan itu adalah hak daripada gubernur. Ini UU memberikan prerogatif kepada Bapak Presiden, untuk gubernur kemudian didelegasikan kepada Mendagri untuk bupati dan wali kota," kata dia. Dia pun menegaskan, usulan Pj kepala daerah telah diatur sesuai mekanisme undang-undang dan asas profesionalitas. "Mengenai penjabat, ini sebetulnya kita sudah diatur dalam mekanisme yang ada, UU Pilkada. Undang-Undangnya dibuat tahun 2016 dan salah satu amanahnya adalah Pilkada dilakukan bulan November, spesifik tahun 2024, supaya ada keserentakan," kata Tito. Dia menjelaskan, alasan pembuatan UU Nomor 10 Tahun 2016 yaitu pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun yang sama dengan Pemilihan Presiden Pilpres dan Pemilihan Legislatif Pileg. Dengan demikian, penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN paralel dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD. Berdasarkan UU tersebut, ketika masa jabatan kepala daerah berakhir harus diisi dengan penjabat. Penjabat yang dimaksud, untuk tingkat gubernur merupakan penjabat pimpinan tinggi madya, sedangkan untuk bupati/wali kota penjabat merupakan pimpinan tinggi pratama. "Selama ini praktik sudah kita lakukan, tiga kali paling tidak, 2017 Pilkada itu juga banyak penjabat dan kita lakukan dengan mekanisme UU itu, UU Pilkada dan UU ASN. Kemudian yang kedua tahun 2018 juga lebih dari 100, dan paling banyak tahun 2020 kemarin itu lebih dari 200 penjabat," kata Tito. Infografis Kilas Balik Dwifungsi Saat Orde Baru dan Penghapusannya. Sesuai AturanMenko Polhukam Mahfud Md pun juga membenarkan langkah Mendagri Tito. Dia menjelaskan, pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN Sulawesi Tengah Sulteng Brigjen Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Pj Bupati Seram Bagian Barat sudah sesuai aturan. Mahfud menjelaskan meski Brigjen Andi merupakan anggota TNI aktif, tetapi saat ini tengah ditugaskan di luar instansinya. Sehingga tidak menyalahi aturan anggota TNI/Polri aktif tidak bisa menjadi pejabat kepala daerah. "Benar Brigjen Chandra sudah ditetapkan sebagai Penjabat Bupati. Dia memang anggota TNI tapi ditugaskan di luar instansi induknya," kata Mahfud dalam keterangannya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Mahfud, anggota TNI dan Polri yang tidak aktif secara fungsional di institusi induknya bisa menjadi penjabat kepala daerah. Yang dilarang hanya anggota TNI dan Polri yang aktif di institusinya. "Menurut putusan MK anggota TNI/POLRI yang tidak aktif secara fungsional di institusi induknya tapi ditugaskan di institusi atau birokrasi lain itu bisa menjadi Penjabat Kepala Daerah. Misalnya mereka yang bekerja di BNPT, Kemko Polhukam, Kemkum-HAM, BIN, Setmil, Lemhanas, dll," ujar Mahfud. "Aturan dan putusan MK mengatur begitu. Brigjen Chandra itu sudah lama dipekerjakan di BIN," jelasnya. Karenanya, masih kata Mahfud, penempatan TNI sebagai penjabat kepala daerah itu oleh undang undang, oleh peraturan pemerintah maupun vonis MK itu dibenarkan. "Pertama begini, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu mengatakan TNI dan Polri tidak boleh bekerja di luar institusi TNI, kecuali di 10 institusi kementerian/lembaga, misalnya di Kemenko Polhukam, BIN, BNN, BNPT, dan sebagainya itu boleh TNI bekerja di sana," kata dia. Kemudian ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dimana di Pasal 20 itu disebutkan bahwa anggota TNI dan Polri boleh masuk ke birokrasi sipil asal diberi jabatan struktural yang setara dengan tugasnya. Kemudian ini disusul oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, di mana disitu disebutkan TNI Polri boleh menduduki jabatan sipil tertentu dan diberi jabatan struktural yang setara. Menurut Mahfud, vonis MK ini yang sering disalahpahami. Vonis MK itu mengatakan dua hal. "Satu, TNI dan Polri tidak boleh bekerja di institusi sipil. Tetapi disitu disebutkan, terkecuali di dalam 10 institusi kementerian yang selama ini sudah ada. Lalu kata MK, sepanjang anggota TNI dan Polri itu sudah diberi jabatan tinggi madya atau pratama, boleh, boleh menjadi penjabat kepala daerah. Itu sudah putusan MK Nomor 15 yang banyak dipersoalkan orang itu 2022, Nomor 15 Tahun 2022 itu coba dibaca putusannya dengan jernih," kata dia. "Selain itu, kita sudah empat kali kok melakukan hal ini. 2017 kita menggunakan ini. 2018. Yang terbanyak itu tahun 2020, itu banyak sekali dan itu sudah berjalan seperti itu ketika ada Pilkada, Pilkada di era Covid," sambungnya. Dianggap MencorengPolitikus PKS Mardani Ali Sera mengatakan, jika disebut pemerintah digambarkan membangkitkan dwifungsi ABRI oleh sebagaian masyarakat dianggap wajar. "Wajar ada kekhawatiran itu dan kasihan institusi TNI dan Polrinya karena bisa jadi bukan kemauan institusi," kata dia saat dikonfirmasi, Rabu 25/5/2022. Terlebih, lanjutnya, pemerintah dalam menentukan Pj Kepala Daerah tak mengikuti apa yang menjadi putusan MK. "Keputusan MK mesti dipatuhi. Ada klausul TNI/Polri aktif tidak masuk kategori, rawan digugat," ungkap Mardani. Selain itu, syarat yang harus dibuat transparan serta akuntabel harus benar dijalankan dengan bekerja sama dengan daerah dan dibuat dalam aturan turunannya. "Jadi ayo segera dibuat aturan turunan dari Pj Kepala Daerah," kata Mardani. Sementara, Politikus PDIP yang juga anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah untuk bisa memberi informasi objektif kepada publik terkait indikator penunjukan Pj Kepala Daerah, terlebih mengacu dengan putusan MK. "Kendati itu bukan amar putusan MK melainkan hanya pertimbangan hukum, menurut hemat saya untuk menciptakan good governance, good democratical governance dan menciptakan demokrasi konstitusional kita yang kokoh akan lebih baik Presiden melalui Mendagri menyampaikan indikator itu karena secara objektif ada alasan mengapa mereka yang dipilih," kata dia. "Misal, si jenderal ditaruh di tempat tertentu karena bisa jadi di situ sarang radikalisme maka yang cocok ditempatkan Kepala BIN daerah, penjelasan-penjelasan itu bisa disampaikan melalui Komisi II DPR RI," kata Ragam Tanggapan Perwira Aktif TNI-Polri Jadi PJ Kepala Daerah. Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Jakarta, - Ribuan tokoh nasional baik sipil, TNI maupun Polri yang tergabung dalam Relawan Gapura Nusantara RGN mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden capres di Pemilihan Presiden Pilpres 2024 pada Sabtu 10/6/2023. "Kita tidak mau beli kucing dalam karung. Dari semua kandidat capres yang ada, hanya Ganjar Pranowo yang rekam jejaknya sudah jelas, yakni mampu mempertahankan empat konsensus dasar bernegara," ungkap Pendiri dan Ketua Dewan Pembina RGN Laksamana TNI Purn Bernard Kent Sondakh, pada Sabtu, 10/6/2023. Selain itu, Kent menilai Ganjar Pranowo merupakan capres yang mau dan mampu melanjutkan program pembangunan Presiden Joko Widodo Jokowi. "Jangan sampai ganti presiden lalu pembangunan dimulai dari nol lagi," tutur Kent. Deklarasi Relawan Gapura Nusantara dihadiri langsung oleh Ganjar Pranowo yang didampingi Tim Pemenangan Ganjar Pranowo yaitu Ahmad Basarah dan Utut Adianto. Sementara itu, Kent Sondakh didampingi sejumlah pentolan RGN seperti mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara KSAU Marsekal TNI Purn Agus Supriatna, mantan Sekretaris Militer Presiden era Megawati Soekarnoputri, Mayor Jenderal TNI Purn Tb Hassanudin, mantan Sekjen Kemhan RI Laksdya TNI Purn Agus Setiaji yang juga ditunjuk menjadi Ketua Umum Relawan Gapura Nusantara, pegiat media sosial ternama yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa LKAB, Rudi S Kamri, Artis Senior Roy Marten, para senior TNI Polri diantaranya Letien TNI Purn Sintong Panjaitan, Letjen TNI Purn Kiki Syahnakri, Marsekal Madya TNI Purn Dede Rusamsi, Laksamana Madya TNI Purn Mudito dan lainnya. "Hari ini RGN kita deklarasikan sekaligus mendeklarasikan dukungan RGN kepada Ganjar Pranowo. Saya ingin tekankan kepada seluruh pejuang RGN bahwa makna dari deklarasi ini adalah 'janji dan 'loyalitas'. Kita berjanji dengan sepenuh hati, setia mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 sampai kita menaikkan 'bendera victoria' di puncak tiang bumi Indonesia," pungkas Kent. Saksikan live streaming program-program BTV di sini Terpopuler, Ganjar Bertemu Jokowi hingga Review Film the Flash NASIONAL Mak Ganjar Gandeng Ibu-Ibu di Kudus Buat Cemilan Kue Sakura NUSANTARA Usbat Ganjar Edukasi Masyarakat Deli Serdang soal Jenis Najis dan Cara Menyucikannya NUSANTARA Jelang Pesta Demokrasi 2024, SDG Jatim Sampaikan Pesan Kebangsaan Ini untuk Kaum Santri BERSATU KAWAL PEMILU Makan Sayur Lodeh Berdua, Pengamat Nilai Dukungan Jokowi ke Ganjar Sudah Jelas BERSATU KAWAL PEMILU PPP Prediksi Cawapres Ganjar Pranowo Diumumkan Last Minute BERSATU KAWAL PEMILU

cari jodoh tni polri